Dosa Dosa PKS Kepada Jokowi selama Pilpres 2014


Dosa-Dosa-PKS-selama-Pilpres-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISLAMTOLERAN.COM– Siapa yang tidak kenal dengan partai PKS ( partai keadilan sejahtera) ?

semua orang pasti tahu tentang partai islam satu ini.Diawal berdirinya partai islam ini menjadi buah bibir semua orang karena aksinya yang cantik dan sangat militan dalam melakukan perubahan termasuk dalam semangat membersihkan praktek KKN di republik indonesia ini

Tidak butuh waktu lama untuk partai islam satu ini mengambil hati rakyat indonesia khususnya kalangan pesantren setelah melihat aksi aksi PKS yang sangat pro rakyat

namun kini semuanya berubah.setelah menjadi partai besar PKS tida lagi menjadi partai islam yang istiqomah dalam menegakkan keadilan bahkan ikut terjerumus dalam perbuatan tercela

Akibat perbuatan tercela yang dilakukan petinggi PKS seperti dalam kasus Skandal Suap Impor Daging Sapi yang melibatkan LHI ( lutfi hasan ishaq) yang tidak lain presiden PKS membuat perolehan suara partai tersebut anjlok menjadi partai dengan perolehan suara nomor 6 ,meleset dari jargon politiknya ” PKS TIGA BESAR”

Baca lebih lanjut

Iklan

WAHABI TAKFIRI DiBALIK PRABOWO


Orang-dungu-bela-isisKilas balik 8 tahun lalu, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono kala itumemberi peringatan akan adanya, adanya penyusupan gerakan radikal ke dalam partai-partai Islam. Infiltrasi itu bertujuan untuk mendirikan Negara Islamdan menerapkan syar’iah. Menurut Juwono, gerakan radikal itu bernaung di parpol islam sambil menunggu momentum radikalisasi. Menhan kemudian meminta parpol Islam untuk waspada terhadap penyusupan itu.

Atas pernyataannya itu, Menhan menerima badai protes dari kalangan partai, salah satunya Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring. Dia menyebut pernyataan Menhan itu hanya memberi stigma negatif partai-partai Islam. Dia menyebut Menhan telah menggunakan cara-cara Orde Baru. “Kalau memang punya bukti, langsung tunjuk hidung partai mana yang dimaksud,” tantang Tifatul Sembiring menanggapi pernyataan Menhan Juwono Sudarsono.

Tak heran jika mantan presiden PKS, yang sekarang ini menjabat sebagai Menkominfo di pemerintahan SBY, bersikap sangat keras terhadap peringatan Menhan Juwuno tahun 2006. Bersama Hidayat Nur Wahid, Tifatul adalahpeletak dasar ideologi PKS. Keduanya berasal dari gerakan Tarbiyah, yang ingin mentransplantasi ideologi politik Ikhwanul Muslimin dari Mesir dan ideologi keagamaan Wahabi dari Arab Saudi.

Berdirinya PKS berawal dari kelompok keagamaan yang berbasis di kampus-kampus negeri pada awal 1980-an. Kelompok ini kerap disebut gerakanTarbiyah (pendidikan) atau Usroh (keluarga). Gerakan ini disebut tarbiyah karena dibangun dengan kegiatan mentoring atau pendidikan keagamaan oleh kelompok-kelompok yang dibentuk di sekitar kampus. Setiap kelompok terdiri dari 5-7 orang yang dibimbing seorang murabbi (mentor) dengan kewajiban saling menjaga satu sama lain, tak hanya dalam aktifitas belajar tapi juga dalam aspek kehidupan sehingga seperti keluarga (usroh). Baca lebih lanjut

PKS Terancam BUBAR


Anis-Matta-Korupsi-KopiPartai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali diguncang isu tidak sedap. Kali ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mengungkapkan Presiden PKS Anis Matta terlibat dalam proyek pengadaan benih kopi di Kementerian Pertanian 2012-2013. Dari proyek itu dan atas perintah LHI, Fathanah memberikan Anis Matta komisi Rp 1,9 miliar.

Dari temuan ini, secara tidak langsung mensinyalir adanya aliran dana bermasalah untuk PKS. Membuat isu pembubaran partai yang bermasalah dan terlibat dalam skandal mega korupsi semakin menguat.

Hal itu tidak ditampik oleh Kemenkumham Amir Syamsudin. Secara diplomatis politisi Demokrat itu menyatakan, belum bisa berbuat banyak hingga ada keputusan hukum. “Sebelum segala sesuatunya terungkap dengan baik, Kemenkumham tidak bisa terburu-buru memutuskan itu. Ada proses panjang yang masih bisa dilalui,” ujarnya sebelum rapat dengar pendapat dengan Komisi III di Gedung DPR, Senin, (24/6/2013)

Dalam konstitusi pembubaran partai bermasalah bisa jadi dilakukan oleh pemerintahan SBY. Tapi itu akan sangat sulit mengingat tidak sedikit anak buah SBY dalam Partai Demokrat yang terlibat kasus korupsi. Hal lain yang mungkin bisa dilakukan adalah MK sebagai lembaga negara yang independen dengan memberi ruang kepada rakyat menjadi pemohon. Baca lebih lanjut